by Redaksi Timor
7 April 2017

TAMBOLAKA, TIMEX – Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ke pemerintah provinsi, mengakibatkan terbatasnya peran pemerintah kabupaten untuk menjalankan sistem pengelolaan menjadi salah satu kendala bagi sekolah-sekolah menengah atas yang ada di daerah.

Karenanya, diharapkan pemerintah provinsi memberi perhatian serius kepada keberadaan sekolah-sekolah tersebut.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten SBD untuk melihat secara dekat kondisi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten SBD, anggota DPRD Provinsi NTT, Christin Patty meminta Pemerintah Provinsi NTT untuk memberi perhatian serius kepada SMK di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Pasalnya, SBD merupakan satu-satunya kabupaten yang paling banyak memiliki SMK.

“Saya kesini untuk menjemput aspirasi dari dunia pendidikan sebagaimana komisi yang saya bidangi, sehingga bisa mengetahui secara langsung persoalan-persoalan SMK di SBD baik dari segi sarana penunjang, kebutuhan guru dan kualitasnya,” kata anggota Komisi V itu kepada Timor Express, Kamis (6/4).

Dikatakan, dengan berubahnya kewenangan pengelolaan SMK yang dikembalikan urusannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, harus disikapinya dengan menjemput aspirasi secara langsung di kabupaten/dapilnya, sehingga program-program pendidikan yang diperuntukan bagi SMK di Kabupaten bisa diarahkan dan diintervensi ke SBD mengingat jumlah SMK yang paling banyak di NTT ada di SBD. Dengan begitu, ke depan kualitas pendidikan SMK di Sumba Barat Daya lebih meningkat.

“Hari Sabtu lalu saya turun langsung untuk mengecek keberadaan SMK Bhakti Luhur di Kota Tambolaka bersama Ketua IGI SBD. Bayangkan siswanya banyak sekali tapi gedungnya masih pakai anyaman bambu,” ungkap anggota DPRD dari Partai Nasdem itu.

Karena itu, dia berharap kedepannya Pemerintah Provinsi NTT bisa lebih memperhatikan kondisi SMK Bhakti Luhur dengan memberikan bantuan sarana prasarana dan tentunya sedapat mungkin perbaikan gedung sekolah.

‎Sementara, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) SBD, Ratu Wulla Talu mengatakan, kunjungan mereka hari itu adalah sebagai bentuk respon IGI dalam mengeksplorasi dan mengidentifikasi persoalan pendidikan di Sumba Barat Daya.
Dengan begitu kata ketua TP PKK SBD itu, agar dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui dari kualitas guru dan kualitas sarana belajar yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dikatakan, kunjungannya bersama legislator provinsi ke SMK Bhakti Luhur karena sekolah tersebut sebagai sekolah vokasional pariwisata perlu diperhatikan untuk menunjang pengembangan pariwisata di SBD.

“Saya berharap dengan kunjungan anggota DPRD provinsi yang membidangi pendidikan itu, kelak ada intervensi dari tingkat provinsi maupun pusat guna mendukung pengembangan SMK di SBD,” katanya. (r1/ays)

sumber berita:
http://timorexpress.fajar.co.id/2017/04/07/pemprov-beri-perhatian-untuk-smk/